Anggota Komisi XIII DPR RI, Almuzzammil Yusuf, mengapresiasi sikap tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam menindak kasus dugaan suap dan pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara Tiongkok yang dilakukan oleh oknum aparat imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
“Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons kasus ini. Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan. Sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia, bandara ini harus menjadi cerminan integritas dan profesionalisme aparat negara,” ujar Almuzzammil Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara di Indonesia, terutama bandara internasional yang melayani rute penerbangan luar negeri. “Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik,” tambahnya.
Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa ketegasan dalam memberantas praktik suap dan pungli juga akan memperkuat pengawasan terhadap potensi masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.
“Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik”
“Jika semua aparat bandara menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, maka kita tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga melindungi negara dari ancaman yang masuk melalui jalur udara,” tegasnya.
Sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di DPR RI, Almuzzammil Yusuf berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem keimigrasian agar semakin transparan, bersih, dan profesional.
Diketahui, baru-baru ini, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.
Pada surat tertanggal 21 Januari 2025, menyebut sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.
Menanggapi surat itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengaku berterima kasih atas surat yang disampaikan oleh Kedutaan Besar China tersebut. Dia memastikan, laporan sudah ditindaklanjuti dan diproses secara internal.
Menurut Agus, mereka yang terlibat akan ditindak sesuai dengan klarifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia pun menyatakan mereka yang terbukti melanggar aturan akan diberikan sanksi.
“Kami tindak sesuai klarfikasi pertanggungjawaban, akan kita beri sanksi,” tegas eks Wakapolri ini.