Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Penulis: Redaksi Bersitegas
Isu krusial terkait cuti petahana dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banggai kembali mengemuka dan mengundang sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan datang dari Koalisi Penyelamat Demokrasi (KPD) Banggai, yang secara tegas mempertanyakan keabsahan status cuti pasangan calon petahana AT-FM yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai saat pelaksanaan PSU di dua kecamatan beberapa waktu lalu. Kecurigaan ini mencuat setelah dua komisioner Bawaslu Banggai, Zulkifli Sandagang dan Arkamulhak Dayanun, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menerima tembusan atau pemberitahuan resmi terkait cuti dari paslon petahana AT-FM selama tahapan PSU berlangsung. “Setahu kami belum pernah ada pemberitahuan…
Aktivis Kabupaten Banggai Abdullah menyayangkan pernyataan Anggota Bawaslu Banggai Rahman Sangkota yang menyebut, tak ada laporan masuk soal dugaan Money Politik yang dilakukan tim Paslon 01 ATFM. Pernyataan itu disampaikan Rahman saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar, Selasa 29 April 2025. Pernyataan tersebut kontras dengan fakta yang ada. Setelah di telusuri, terdapat bukti laporan dugaan money politik yang dilakukan Tim Paslon 01 ATFM di Panwascam Simpang Raya. “Hasil yang kami dapatkan, ternyata ada beberapa laporan terkait Money Politik Paslon 01 di Panwascam Simpang Raya dengan Tanda Terima Laporan nomor: 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025…
Aktivis Soroti Kebohongan Bawaslu Banggai Soal Laporan Money Politik Paslon 01 ATFM
Aktivis Kabupaten Banggai, Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Anggota Bawaslu Banggai, Rahman Sangkota, yang menyebut bahwa tidak ada laporan masuk terkait dugaan praktik politik uang (money politik) oleh tim pasangan calon nomor urut 01, AT-FM (Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili). Pernyataan tersebut disampaikan Rahman Sangkota dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 29 April 2025. Saat itu, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menanyakan soal ada tidaknya laporan terkait pelanggaran tersebut di Kabupaten Banggai. Namun, menurut Abdullah, pernyataan Rahman Sangkota tersebut bertentangan dengan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri, ternyata terdapat bukti…
Sengketa PSU Pilkada Banggai: Janji Berikan Uang Dinilai Pelanggaran Serius Pilkada
Sengketa PSU Pilkada Banggai, Penjelasan Bawaslu Soal Dugaan Pemberian Uang Bantuan ke Masjid Disorot Jakarta: Dugaan janji memberikan bantuan untuk rumah ibadah mengemuka di sengketa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai 2024 di Mahkamah Konsentitusi (MK) menjadi sorotan. Sebab, hal itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun merespons Hakim Konstitusi yang mencecar dugaan pemberian bantuan Rp100 juta Masjid Nurul Huda. Dugaan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Amirudin dan Furqanuddin Masulili. “Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang 100juta dan telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat…
Pakar: Janjikan Bantuan untuk Rumah Ibadah Bentuk Pelanggaran Kampanye
Jakarta: Ketua Umum Persatuan Doktor Indonesia Abdul Chair Ramadhan menegaskan menjanjikan bantuan untuk rumah ibadah merupakan bentuk pelanggaran kampanye. Pelanggaran yang dimaksud yaitu menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Hal itu disampaikan Abdul merespons sidang gugatan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar soal tudingan bantuan Rp100 juta untuk Masjid Nurul Huda yang dijanjikan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Amirudin dan Furqanuddin Masulili. “Perbuatan menjanjikan uang tersebut juga telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Demikian itu sebagai resultan dari keputusan dan atau tindakan yang dibuat olehnya dan dimaksudkan untuk menguntungkan…
Putusan Tak Dilaksanakan, Bupati Banggai Diadukan ke Presiden Prabowo
Eks Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Marsidin Ribangka mengadukan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Amirudin tidak juga menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu terhadap gugatan Nomor: 109/G/2023/PTUN tanggal 03 April 2024. Aduan itu disampaikan Marsidin Ribangka berdasarkan surat yang dikirimkan tertanggal 21 April 2025, Perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor: 109/G/2023/PTUN PL tanggal 03 April 2024. Marsidin Ribangka yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai menjelaskan bahwa telah terbit Surat Keputusan PTUN Palu untuk Gugatan Nomor: 109/G/2023/PTUN PL tanggal 03…
DPD Harap Pemerintah Punya Langkah Konkret Hadapi Kebijakan Trump
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, menyoroti perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang merupakan salah satu kebijakan ekonomi paling kontroversial dalam sejarah perdagangan global. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI pada Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, bertempat di Gedung Nusantara V, pada Selasa, 15 April 2025. Menurut Sultan perang tarif ini telah menciptakan gelombang ketidakpastian di seluruh dunia serta meningkatkan risiko resesi global sehingga memiliki dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia, meskipun Indonesia bukanlah pihak langsung dalam konflik ini. Namun sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasokan global, dampaknya akan…
Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu, 20 Februari 2025 di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 27 Februari 2026. Dia mengatakan, secara empiris jabatan…
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…
Grup MIND ID Boyong 11 Penghargaan dari BPLH
Komitmen BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Dalam Anugerah Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2024 yang diselenggarakan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Jakarta Timur, Senin, 23 Februari 2025 Grup MIND ID memperoleh 11 piala, yakni 6 emas dan 5 hijau. PT Aneka Tambang Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, PT Bukit Asam Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, dan PT Indonesia Asahan Aluminium mendapat 1 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau. PT Timah Tbk mendapat 2…