Penulis: Redaksi Bersitegas

Inovasi sosial untuk mengembangkan masyarakat terus dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Secara konsisten, unit-unit operasi KPI melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan kemandirian. “Komitmen pengembangan masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis KPI,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dikutip dari siaran persnya, Selasa, 25 Februari 2025. Program-program tersebut menurut Hermansyah, dirancang untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar operasi kilang. Di Kilang Dumai misalnya, KPI mendorong lahirnya inovasi sosial berupa sistem perlindungan pesisir. Inovasi ini memberikan jawaban atas permasalahan perubahan iklim yaitu dengan alat pemecah ombak. Inovasi sosial ini menjadi bagian…

Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran tahun 2025. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, terungkap bahwa anggaran BPJPH mengalami efisiensi sebesar Rp233,7 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran BPJPH yang semula Rp436,8 miliar kini menjadi Rp203,1 miliar. “Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BPJPH mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 ini. Namun, kami meminta BPJPH segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya, paling lambat 7 Februari 2025,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dibebankan kepada pemerintah daerah menjadi permasalahan dalam proses seleksi P3K. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membayar gaji P3K, terutama jika harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bahwa Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam tentu memiliki kapasitas keuangan berbeda dengan Kabupaten Musi Rawas dan daerah lainnya. “Memang ada kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak mencukupi jika harus membiayai gaji seluruh P3K paruh waktu di daerahnya. Karena…

Luasnya wilayah maritim Indonesia yang mencakup lebih dari dua pertiga total luas negara serta potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan menuntut penguatan sistem keamanan laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. “Indonesia adalah negara yang luas, dengan penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang luar biasa. Wilayah perairan kita menyimpan potensi besar, baik dari sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, eksplorasi yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” ujar Dave usai…

Ketua Panja Keamanan Laut, Ahmad Heryawan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga perairan Indonesia. Menurutnya, saat ini BAKAMLA masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal anggaran, jumlah personel, serta fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan. “Efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 triliun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperkuat keamanan laut kita. BAKAMLA harus diperkuat, baik dari segi anggaran, kelembagaan, maupun otoritasnya agar setara dengan Coast Guard di negara-negara lain,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan dengan Kepala BAKAMLA Zona Timur Indonesia, Rabu (5/2/2025). Legislator Fraksi PKS ini juga…

Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan pentingnya pembuatan RUU Keamanan Laut, yang mana di dalamnya juga akan berisikan terkait tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Hal ini diperlukan, guna memperkuat tugas dan fungsi Bakamla dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut Indonesia. Untuk diketahui, saat ini dasar pembentukan Bakamla baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. “Karena tadi, berasakan Perpres saja, sementara yang lain ada Undang-Undang. Oleh karenanya kita di Komisi Satu akan mendorong menciptakan Undang-Undang supaya memperkuat Bakamla,” katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR…

Komisi II DPR RI kembali mengevaluasi permasalahan dalam proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Beberapa kendala yang ditemukan antara lain terkait kelengkapan dokumen ijazah serta batas usia bagi calon PPPK. Diketahui, lebih dari 1.000 pelamar PPPK tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan. Sementara itu, sejumlah calon telah melewati batas usia yang telah ditetapkan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer akan menjadi legacy bagi Komisi II DPR RI periode ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti polemik tentang siswa kelas XII yang terancam gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi  (SNBP) 2025 karena pihak sekolah gagal melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ia meminta kelalaian pihak sekolah tak memupus mimpi anak-anak. “Kita sungguh menyesalkan kejadian ini ya, apalagi cukup banyak sekolah yang lalai melakukan tugasnya terkait data anak-anak yang berhak mengikuti SNBP,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025). Seperti diketahui, akibat kelalaian pihak sekolah banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPM) lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI dengan agenda “Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 serta Isu-isu Aktual”. Dalam rapat yang diselenggarakan di Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (4/2/2025) tersebut, Singgih memaparkan sejumlah catatan penting yang menjadi rekomendasi bagi BPH RI untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi anggaran haji tahun 2025. Singgih menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan dari Kepala BPH RI mengenai efisiensi anggaran BPH tahun 2025 sebesar Rp85,9 miliar. Anggaran tersebut disesuaikan dari sebelumnya Rp179,7 miliar pada Desember 2024 menjadi Rp129,7 miliar pada Februari 2025.…

Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang sedang dibahas DPR memberikan peluang bagi universitas dan UMKM untuk ikut mengelola tambang, menyusul adanya izin serupa untuk ormas keagamaan. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah memasukkan usulan ini dalam RUU yang menjadi inisiatif DPR itu. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa fokus utama dalam RUU Minerba adalah memperkuat hilirisasi dan membuat akses tambang semakin inklusif. Hal ini diungkapkannya dalam Diskusi dengan tema “Keberlanjutan Sumber Daya Alam: Peran Perguruan Tinggi Menjamin Praktik Pertambangan yang Ramah Lingkungan!” yang digelar di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). “Sebenarnya apa yang…