Penulis: Redaksi Bersitegas

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Guatemala untuk Indonesia, Maynor Jacobo Cuyun Salguero. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan ketertarikan Guatemala untuk bergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia. “Dia (Dubes Guatemala, red) mendengar pekan lalu kita meluncurkan Grup Kerja Sama Bilateral, friendship group, dan dia sedih tidak diundang. Dalam daftar 102 negara, Guatemala memang tidak termasuk karena selama ini komunikasi kita masih cukup jarang,” ujar Mardani kepada Parlementaria usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa BKSAP tetap membuka peluang…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti, menyatakan bahwa ia bersama anggota Komisi XIII lainnya menerima aspirasi mahasiswa fakultas hukum universitas PGRI mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Ia menegaskan bahwa masukan dari mahasiswa tersebut akan dibahas bersama pemerintah pusat. “Hari ini kami menerima masukan terkait masalah ham yang disampaikan mahasiswa hukum PGRI malang, kami apresiasi sikap kritis dari para mahasiswa ini dan tentunya kita terima dan akan dipertimbangkan lagi,” ungkapnya dalam RDPU dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI, di Ruang Rapat Komisi XIII, Senin (3/2/2025). Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa sudah…

Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Chandra menanggapi masalah kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang tengah terjadi di Jambi. Dalam pernyataannya, Rocky mengakui bahwa isu tentang kesulitan mendapatkan LPG 3kg dan harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) saat ini menjadi perhatian serius. “Betul, saya sudah mendengar isu terkait ini. Dalam beberapa waktu ke depan, di Masa Sidang II periode 2024-2025, Komisi XII akan melaksanakan rapat dengan mitra-mitra yang terkait,” ujar Rocky Chandra sebagaimana dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Lebih lanjut, Rocky menyatakan akan menanyakan langsung kepada mitra terkait mengenai situasi kelangkaan gas LPG…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer. Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani menekankan pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya Komisi II DPR RI, agar turut mengawal penyelesaian nasib tenaga honorer. “Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk menyelenggarakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Tujuannya jelas, yakni mencari kejelasan regulasi serta solusi konkret bagi tenaga honorer,” ujar Netty saat memimpin audiensi dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyatakan keprihatinannya terhadap keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di sejumlah warung sejak diterapkannya kebijakan pelarangan penjualan gas melon tersebut di tingkat pengecer. Kendati demikian, Meutya menegaskan bahwa DPR memahami alasan pemerintah di balik kebijakan tersebut. “Secara prinsip, kami memahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini memastikan harga jual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah demi melindungi konsumen,…

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 menyalahi aturan. Pasalnya, pengunduran tersebut tidak melibatkan Komisi II DPR RI. Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah disepakati bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa akan dilakukan pada 6 Februari 2025 oleh Presiden melalui Mendagri. “DPR RI, khususnya Komisi II, tidak dilibatkan dalam pemunduran jadwal ini. Padahal, semua…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pihaknya akan menampung dan menindaklanjuti pengaduan 542 warga eks Blang Lancang dan Rancong terkait proses resettlement akibat pembebasan lahan oleh PT Pertamina sejak 1974. Ia memastikan hak-hak warga tersebut tetap terakomodasi dalam proses legislasi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi BAM DPR RI dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Keluarga Sesar Lancang dan Rancong (LSM Akbar) Kota Lhokseumawe di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Netty menegaskan bahwa BAM DPR RI memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi publik dan memastikan tindak lanjut yang konkret. “Kami menerima…

Komisi V DPR RI meninjau sarana prasarana serta pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang perhubungan. Kunjungan kerja masa persidangan II tahun 2024–2025 ini dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (3/2/2025). “Melalui kunjungan kerja spesifik hari ini, kami ingin melihat dan mendengarkan secara langsung dari mitra serta pemangku kepentingan terkait kegiatan perhubungan laut di Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani arus keluar masuk barang, baik nasional maupun internasional,” ujar Lasarus. Dalam pertemuan di Museum Maritim, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Komisi V DPR RI bertemu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama…

Anggota DPR RI dari Dapil Jambi, Rocky Candra, mendesak PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya, PT Pertamina EP, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat di Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kerugian tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran proyek PT Pertamina EP di Jambi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), di sekitar lingkungan pemukiman masyarakat. Masyarakat setempat mengeluhkan dampak negatif dari proyek tersebut, termasuk kebisingan yang terjadi siang dan malam, serta kerusakan fisik pada rumah mereka berupa retak-retak. Kerusakan ini diduga akibat pengeboman, pengeboran, pembangunan jalan, dan operasi alat berat dalam proyek tersebut.…

Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin menyoroti terjadinya kasus perampokan bersenjata yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali. Menurutnya, kasus ini dapat jadi momentum pentingnya pengawasan secara terkendali terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Kejadian ini pun, tambahnya, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian yang harus segera diperbaiki guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman dari kelompok kriminal asing di Indonesia dan dapat memengaruhi kegiatan pariwisata di tanah air, khususnya…