Komisi V DPR RI meninjau sarana prasarana serta pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang perhubungan. Kunjungan kerja masa persidangan II tahun 2024–2025 ini dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (3/2/2025).
“Melalui kunjungan kerja spesifik hari ini, kami ingin melihat dan mendengarkan secara langsung dari mitra serta pemangku kepentingan terkait kegiatan perhubungan laut di Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani arus keluar masuk barang, baik nasional maupun internasional,” ujar Lasarus.
Dalam pertemuan di Museum Maritim, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Komisi V DPR RI bertemu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Pelindo, Direktur Utama JICT, serta pemangku kepentingan lainnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya perhatian terhadap hasil revisi ketiga Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. Komisi V DPR RI berharap seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjalankan regulasi baru tersebut dengan baik.
Lasarus menambahkan bahwa kunjungan ini juga membahas berbagai isu strategis terkait kepelabuhanan. Beberapa di antaranya adalah kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, serta barang; keselamatan dan keamanan pelayaran; penanganan penumpukan kontainer yang menjadi isu nasional; penurunan biaya logistik antar pulau; serta peningkatan Logistics Performance Index (LPI) yang sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Kunjungan on the spot ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae serta sejumlah anggota Komisi V DPR RI, di antaranya Edi Purwanto, Mukhlis Basri, Musa Rajekshah, Zigo Rolanda, Muhammad Syauqie, Mori Hanafi, Danang Wicaksana, Yuliansyah, Teguh Iswara, Sudjatmiko, Ruslan M. Daud, Ahmad Fauzi, M. Lokot Nasution, dan Bakri.
Hadir pula Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan DR. Capt. Antoni Arif Pribadi, M.Sc., Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono, serta Direktur Utama JICT Ade Hartono. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan guna meningkatkan kinerja pelabuhan di Indonesia.